Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan restu penuh terhadap kebijakan pembatasan penggunaan gadget di lingkungan sekolah yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat kerangka perlindungan anak di ruang digital, sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Persetujuan Menkomdigi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi generasi muda Indonesia. Pembatasan tersebut bukan sekadar aturan teknis, melainkan bagian integral dari strategi nasional untuk membentengi anak-anak dari paparan konten berbahaya dan ancaman negatif lainnya yang kerap mengintai di dunia maya.
"Aturan pembatasan penggunaan gadget di lingkungan sekolah semakin melengkapi komitmen Pemerintah untuk melindungi anak-anak kita dari ancaman negatif yang ada di ruang digital, terutama konten-konten berbahaya," ujar Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/7/2026). Pernyataan ini disampaikan menyusul penerbitan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 oleh Kemendikdasmen yang secara spesifik mengatur pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan.
Kebijakan ini dirancang untuk menumbuhkan budaya penggunaan teknologi digital yang bijaksana, aman, dan bertanggung jawab di kalangan peserta didik. Lebih dari itu, pembatasan ini bertujuan untuk memitigasi berbagai risiko yang mengintai akibat penggunaan teknologi yang berlebihan. Risiko-risiko tersebut mencakup adiksi digital yang mengganggu, paparan konten negatif yang tidak sesuai usia, maraknya kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan siber, hingga dampak buruk pada kesehatan fisik dan mental anak.
Dukungan dari Menkomdigi ini sangat relevan mengingat penetrasi internet di Indonesia yang telah menembus angka lebih dari 80%. Data terkini menunjukkan bahwa dari sekitar 220 juta pengguna internet di tanah air, hampir separuhnya, atau sekitar 48%, adalah anak-anak dan remaja berusia di bawah 18 tahun. Angka ini menggarisbawahi urgensi pengawasan yang ketat terhadap penggunaan teknologi digital di kalangan usia rentan.
PP Tunas dan Regulasi Pendukung: Pilar Perlindungan Digital Anak
Menkomdigi Meutya Hafid menekankan bahwa kebijakan pembatasan gadget di sekolah merupakan penguatan sinergi dengan regulasi yang lebih luas. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menerbitkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan aturan pelaksana dari PP Tunas yang bertujuan untuk mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik guna melindungi anak.
Peraturan Menteri Komdigi ini secara spesifik mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau platform digital untuk menerapkan mekanisme pembatasan akses bagi pengguna di bawah umur. Mekanisme tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, verifikasi usia yang ketat dan keharusan mendapatkan persetujuan orang tua untuk platform yang dikategorikan memiliki tingkat risiko tinggi.
"Dengan kondisi seperti itu, penggunaan teknologi yang berlebihan tanpa kontrol yang tepat berpotensi menurunkan kualitas tumbuh kembang fisik maupun mental anak-anak generasi penerus bangsa," tutur Meutya Hafid, menyoroti dampak negatif dari penggunaan teknologi tanpa kendali. Oleh karena itu, ia menilai pembatasan gadget di sekolah merupakan langkah strategis untuk membangun lingkungan digital yang lebih kondusif bagi perkembangan anak.
Peran orang tua dan lingkungan pendidikan menjadi sangat krusial dalam mengawal penggunaan gawai oleh anak-anak. Pendampingan yang intensif sangat dibutuhkan di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital yang kian pesat.
Ancaman Digital yang Kian Nyata bagi Anak dan Remaja
Meutya Hafid mengingatkan berbagai ancaman yang semakin mengintai anak-anak dan remaja di ruang digital. Ancaman ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan telah menjadi realitas yang perlu diantisipasi secara serius. Beberapa di antaranya adalah kontak dengan orang asing yang berpotensi membahayakan, paparan konten yang tidak sesuai usia dan dapat merusak psikologis, kecanduan gadget yang menggerogoti waktu produktif, hingga berbagai gangguan kesehatan mental yang dapat timbul akibat stres dan isolasi sosial.
"Dan di sinilah kehadiran regulasi dapat membantu orang tua untuk mengantisipasi ancaman-ancaman tersebut, termasuk pula ancaman perjudian online yang mulai menyasar anak dan remaja, kekerasan siber, eksploitasi digital, hingga disinformasi yang terus berkembang seiring pesatnya transformasi teknologi," papar Meutya Hafid. Ia menegaskan bahwa regulasi yang kuat adalah garda terdepan dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kerentanan di dunia maya.
Perjudian online, kekerasan siber, dan eksploitasi digital merupakan ancaman serius yang memerlukan perhatian khusus. Disinformasi yang beredar cepat dan luas juga dapat menyesatkan anak-anak dan memengaruhi pandangan mereka terhadap dunia.
Literasi Digital: Kunci Kemampuan Bertahan di Ruang Siber
Selain pembatasan akses, Menkomdigi juga menekankan pentingnya literasi digital sebagai bekal fundamental bagi anak sejak usia dini. Kemampuan untuk mengenali informasi palsu (hoaks), menjaga kerahasiaan data pribadi, memahami etika berkomunikasi di ruang digital, hingga memanfaatkan teknologi secara produktif adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap anak di era digital ini.
"Melihat betapa mudah dan cepatnya akses di ruang digital, anak-anak perlu dibekali kemampuan mengenali disinformasi dan konten berbahaya, menjaga keamanan data pribadi serta etika di ruang digital, hingga menggunakan teknologi secara produktif," urainya. Dengan bekal literasi digital yang memadai, anak-anak akan lebih mandiri dan cakap dalam menavigasi ruang siber.
Pendidikan literasi digital di sekolah seharusnya menjadi bagian integral dari kurikulum. Hal ini akan membekali siswa dengan keterampilan kritis untuk memilah informasi dan berinteraksi secara aman dan bertanggung jawab di dunia maya.
Sinergi Lintas Sektor: Kunci Keberhasilan Perlindungan Anak
Meutya Hafid meyakini bahwa pembatasan penggunaan gadget di sekolah akan semakin memperkuat strategi perlindungan anak yang telah dijalankan pemerintah melalui PP Tunas dan berbagai regulasi turunannya. Keberhasilan perlindungan anak di ruang digital memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif.
"Tentunya kami mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen. Perlindungan anak hari ini memang membutuhkan integrasi kebijakan di sektor pendidikan, telekomunikasi, keamanan siber, kesehatan mental, jaminan hukum, dan sektor-sektor lainnya," kata Meutya Hafid. Integrasi kebijakan ini memastikan bahwa upaya perlindungan anak tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dan memperkuat.
Langkah pembatasan gadget di sekolah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh ruang digital yang sehat dan aman. Komitmen presiden ini menjadi landasan kuat bagi seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuan tersebut.
"Komdigi siap berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain untuk menterjemahkan komitmen dari Bapak Presiden Prabowo tersebut," tegasnya. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga adalah kunci untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan merata di seluruh Indonesia.
Tanggung Jawab Bersama: Pemerintah, Platform Digital, dan Masyarakat
Menkomdigi Meutya Hafid juga menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak dapat dibebankan hanya kepada orang tua atau sekolah semata. Dalam konteks ini, platform digital memegang peranan yang sangat penting. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ekosistem digital yang aman tanpa menghambat pemanfaatan teknologi untuk kegiatan belajar dan pengembangan diri anak.
"Perlindungan anak di ruang digital tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan orang tua maupun sekolah, tetapi membutuhkan tata kelola digital nasional yang lebih kuat. Dan untuk mencapai hal ini diperlukan kerja bersama dari semua elemen, baik dari Pemerintah, pelaku ekosistem digital, serta masyarakat itu sendiri," tutup Meutya Hafid.
Pemerintah melalui berbagai regulasi, pelaku ekosistem digital melalui pengembangan platform yang aman, serta masyarakat melalui kesadaran dan partisipasi aktif, semuanya memiliki peran yang tidak tergantikan dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia. Kerja sama yang solid dari semua pihak akan menjadi fondasi terpenting dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang tumbuh sehat, cerdas, dan aman di era digital.
